Angin Segar Bagi Dunia Pertambangan

alat-berat-tambang

Pemandangan alat berat tambang parkir nganggur berjejer panjang lebar begini mudah dijumpai di banyak tempat , terutama di seputaran Kalimantan pada akhir 2014 hingga awal 2016. Kondisi tersebut merupakan dampak dari krisis berkepanjangan–harga komoditas batu-bara, meniral, minyak & gas yang merosot sesuka hati. Namun, beberapa bulan terakhir ini muncul angin segar yang mengantarkan harga komoditas merangkak naik meskipun belum mencapai harga semewah tahun 2011-2012.

Alat-alat berat kembali bergerak, karat-karat bodi kembali dikelupas, raungan suaranya kembali menggelegar mengisi proyek-proyek yang sempat vakum dan terabaikan. Terlepas dari harga yang masih membutuhkan pergerakan naik yang lebih tinggi, tingkat penjualan–contoh batu-bara–membaik. Yang tadinya menggunung di stockpile, sekarang sudah merata karena dipindah dengan riang gembira ke tongkang-tongkang menuju titik pemanfaatan. Tenaga kerja yang banyak menganggur juga mendapat imbas baik, kembali dipekerjakan dengan jumlah permintaan yang tidak main-main.

Harga komoditas nikel juga sedang naik-naiknya, hampir sebelas ribu US dollar per ton, sebelumnya bermain di angka tujuh ribu. Harga segitu adalah harga tertinggi komoditas nikel semenjak Agustus 2015 lalu. Waktu awal pengetatan Undang-Undang Minerba di Indonesia yang melarang ekspor bahan mentah, harga nikel tidak begitu wah karena justru Filipina meningkatkan produksi nikelnya dan dipasok ke China dengan harga yang lebih murah. Selain karena biaya transportasi Filipina – China yang cenderung murah, faktor yang mempengaruhi harga Filipina lebih murah adalah kualitas nikel mereka tak sebaik produk Indonesia. Nah, di masa kepemimpinan Presiden Filipina–Rodrigo Duterte–sekarang, proses pengelolaan tambang di sana diperketat betul betul. Audit khusus oleh departemen lingkungan dilakukan secara merata, yang hasilnya banyak tambang yang ditutup dan diancam tutup karena tidak memenuhi standar lingkungan.

Di kesempatan yang mulai membaik ini, berharap komoditas emas-tembaga hingga minyak dan gas juga segera membaik.

Jika kita melirik perjalanan penerapan Undang-Undang Minerba, sejauh ini sudah berjalan cukup lancar. Memang harus begitu. Langkah berani pelarangan ekspor bahan mentah yang diatur di Undang-Undang tersebut mulai kelihatan dampaknya, di mana sejumlah produsen dalam negeri sudah menghasilkan produk nilai lebih dalam bentuk bahan setengah jadi hingga bahan jadi. Tak dipungkiri akan dampak di sisi yang lain, sebagian produsen komoditas tambang kehilangan sebagian profitnya. Itu memang sudah diprediksi dari awal, kerugian jangka pendek pasti terjadi. Ya bener. Tapi percayalah–ini selalu saya ulang kalimatnya–kebijakan demikian akan berdampak baik dalam jangka panjang.

Yang sangat penting untuk disadari bersama adalah mengubah pola pikir, dari bergantung pada hasil sumber daya alam belaka menuju pada penemuan sektor yang memberi nilai lebih namun memperpanjang umur stok kekayaan alam. Kalau mengambil contoh pertanian–misalkan bawang merah–jangan hanya jualan bawang merah mentah melulu, tetapi jual-lah makanan rasa bawang, bawang goreng krenyes, sayur bawang rasa cinta. Asal jangan menjual air mata bawang saja.

Di usaha tambang, yang jelas memungkinkan perluasan proses menuju peningkatan nilai lebih adalah dibangunnya pabrik pemurnian yang akrab disebut smelter. Urusan yang satu ini masih mengalami banyak hambatan demi hambatan dan hambatan, entah mengapa. Perkembangan smelter melambat dan iklim investasi belum  menentu. Entah mengapa.

Kita tengoklah negara-negara maju di luaran sana, mereka tidak bergantung pada satu dua komoditas, mereka maju karena selalu didukung oleh sektor riil dan manufaktur. Kita? Mesin kendaraan apa saja, masih harus beli di luar. Silinder untuk sistem hidrolik apa saja masih harus beli di luar, yang ada di dalam negeri paling-paling tempat perbaikan dan rekondisi. Kita belum terlalu banyak menghasilkan produk yang–tinggal muah–siap pakai.

Pemerintah daerah juga punya pengaruh sekaligus keterlibatan besar dalam kesuksesan masa depan Indonesia untuk pemaksimalan nilai kekayaan alam ini. Otonomi daerah mengkondisikan penerbitan aturan-aturan lokal daerah, yang maaf kata, masih banyak yang tidak serta merta sejalan dengan semangat pemerintah pusat. Padahal pemerintah daerah merupakan pintu gerbang pertama untuk mengawal proses penambangan hulu-hilir.

Saling bahu-membahu, yakin dengan kebijakan yang dimiliki, saling dukung, saling percaya, bersama menemukan solusi bukan alasan pengabaian, tentu akan menjadi langkah besar untuk Indonesia; sebuah negara berkembang yang memilikI kekayaan alam melimpah ruah, yang siap mengangkat derajat kepalanya setinggi mungkin di mata dunia.

MERDEKA!!!