ESDM: Harus Konsisten, Bukan ‘Seharusnya’ Konsisten

32Tambang

gambar dari: http://sinarharapan.co/

Pada 28 Januari 2016 lalu, izin ekspor konsentrat PT. Freeport Indonesia (PTFI) kadaluarsa, setelah ekspor bahan mentah bisa mereka jalankan selama 6 bulan terakhir dengan syarat khusus. Nasib PT. Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) sepertinya kurang lebih sama saja. Bahkan operasional PTNNT sekarang jauh lebih woles, kabarnya.

Baru-baru ini PTFI mengirimkan surat permohonan perpanjangan izin ekspor kepada pemerintah, yang kemudian pemerintah mengirim balik surat respon dengan syarat-syarat khusus yang lebih diperketat lagi. Salah dua dari syarat yang harus dipenuhi oleh PTFI tersebut adalah:

– Membayar bea keluar (BK) sebesar 5%, dan

– Men-deposit-kan uang senilai US$ 530 juta.

Maunya pemerintah, awal 2016 ini progress pembangunan smelter oleh pihak PTFI harus sudah mencapai 60%–bukan 14% seperti yang terealisasi saat ini. PTFI memang sudah mulai menyicil kewajibannya, termasuk mendepostikan uang jaminan sebagai bukti keseriusan membangun smelter, tetapi nilai dan prosentase perkembangannya masih jauh dari ke se pa ka tan!

Saya pikir pemerintah sudah cukup baik, bahkan sangat baik: awal tahun lalu diberi izin ekspor, tengah tahun diberi izin ekspor. Eh, makin ke sini pihak pengusaha/perusahaan terkait sedikit ngelunjak, mengajukan perpanjangan dengan bukti keseriusan yang minim. Memang sepatutnya lah pemerintah tidak dengan mudah memperpanjang izin kembali, seperti sikap yang telah diambil dalam mengawali tahun 2016 ini.

Itu adalah bukti bahwa pemerintah konsisten melaksanakan program hilirisasi kekayaan alam Indonesia berupa mineral. Memang harus konsisten. Bukan seharusnya konsisten. Saya agak alergi dengan kata ‘seharusnya’. Bahasa bahasa seperti itu cukuplah dipakai oleh mereka yang tidak mampu mempertahankan hubungan cintanya–yang sampai di tidurpun mereka mengigau dengan kata ‘seharusnya’. Eh.

Perusahaan/pengusaha harus bisa melihat dengan sadar sikap tegas pemerintah saat ini, dengan cara memenuhi kewajiban mereka sepenuhnya. Bukan lagi terus dan terus berusaha mencari celah. PTFI mendapatkan imbasnya, pada tanggal 28 Januari lalu, sahamnya turun sebesar 4%. Bahkan harga sahamnya yang terkini, merupakan nilai terendah selama satu tahun terakhir.

Sejalan dengan ketegasan dan konsistensinya dalam melarang ekspor mineral mentah ini, pemerintah juga harus meningkatkan konsistensi dalam cakupan yang lebih luas lagi–yakni mengembangkan pertambangan yang berkesinambungan dan berorientasi lingkungan, lewat regulasi tentunya. Sehingga semuanya sinkron. Pengusaha yang mau investasi di smelter untuk kemajuan bersama-sama pun gak akan ragu-ragu.

Yang tidak kalah membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah juga adalah tambang ilegal. Bukan perhatian untuk melindunginya, tetapi perhatian untuk meluruskan dan meniadakan yang sifatnya ilegal. Dampak tambang ilegal mengerikan; orang mati tak terhitung, lingkungan rusak tak ada sedikitpun pembenahan, dan masalah ini dan masalah itu. Dengan pendisiplinan izin semua operasi tambang, pasokan bahan mentah ke smelter nantinya pun tidak akan kekurangan. Itu baru namanya keutuhan sinkronisasi.

Setiap perubahan pasti ada dampak ‘kurang’ karena adanya waktu beradaptasi. Tak terkecuali niat baik mengenai hilirisasi mineral mentah. Sama lah kaya orang berkeinginan kuat berhenti begadang–awal-awal mulai tidur cepat, tengah malam kebangun, setelah itu sudah tidur, besok paginya lemas. Tapi lama kelamaan akan terbentuk kebiasaan baru yang lebih baik dan sehat dan menyenangkan. Hasil jangka panjangnya jelas, selama ‘konsisten’ yang menjadi kunci tetap dipegang erat.

Pemetaan milestone dalam program hilirisasi penting adanya, nah tugasnya pemerintah yang membuat peta perjalanan panjang ini. Sehingga setiap orang bisa melihat bahkan menaruh keinginan untuk sama-sama mencapai tujuan mulia hilirisasi. Pemerintah yang saya maksud adalah pemerintah pusat, nasional, supaya tetap satu pintu dan pola pengontrolannya mudah.

Kalau tidak disentralisasi dengan aturan pusat, nantinya akan semakin rumit. Misalnya di daerah-daerah mengeluarkan aturan masing-masing, terus menginginkan pembangunan smelter di daerahnya masing-masing, berebutan, ngotot, ujung-ujungnya berantakan. Hal seperti itu berbahaya dan tidak efektif.

Tau sendirilah kalau terlalu banyak kepentingan.