Kabinet Baru, Harapan Baru

offshore

Seperti sekumpulan awan yang sedang bergerak menuju satu titik temu lalu menuai mendung yang akhirnya menghasilkan hujan, seperti itulah saya melihat pergerakan sektor pertambangan mineral dan batu-bara belakangan ini. Terkadang khawatir dengan semakin merosotnya nilai komoditas, namun saya berharap yang turun adalah hujan rahmat, bukan hujan badai. Meski ada kekhawatiran, optimisme masih lebih kuat, karena saya melihat semacam ada rencana besar dari pemerintah yang belum begitu dimunculkan secara gamblang ke publik terkait dengan pemaksimalan sumber daya alam berupa mineral dalam negeri.

Ke mana gerangan pemerintah akan membawa sektor pertambangan masa depan? Pertanyaan ini bolak balik berkutat di kepala saya—dari waktu rambut saya masih panjang awutan sampai potong pendek mirip security mall yang dibangun setengah hati. Dari pertanyaan itu, saya mencoba merunut perkembangan sektor pertambangan belakangan ini.

Pemerintah melalui PT Pertamina (persero) mengambil alih 100% pengelolaan Oil & Gas di Blok Mahakam dari perusahaan asal Perancis, Total E&P, yang kontraknya akan berakhir pada tahun 2017. Artinya, Pertamina akan mulai mengelola secara mandiri Blok Mahakam pada 2018. Namun demikian, masa transisi tentu akan dilakukan sebaik mungkin mulai dari tahun 2017 untuk menjaga supaya tingkat produksi tidak mengalami kemerosotan.

Kemudian Blok East Kalimantan yang dikelola oleh Chevron juga mengalami kondisi yang mirip-mirip, di mana Chevron mengembalikan kontraknya ke Indonesia. Dengan demikian Pemerintah Indonesia menyerahkannya ke BUMN, dan pastinya tidak jauh-jauh dari Pertamina. Chevron sudah memastikan bahwa mereka tidak akan memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada tahun 2018.

Total dan Chevron adalah pemain besar sektor Oil & Gas di Indonesia, kebayang sibuknya Pertamina di masa mendatang mengelola proyek-proyek peralihan tersebut. Kemudian di sektor pertambangan emas juga (selalu) ada perkembangan yang menarik perhatian, saya melirik ke 2 pemain besar juga, yakni Newmont dan Freeport.

Arifin Panigoro melalui perusahaan miliknya, PT Medco Energi Internasional tbk. (MEDC) mengakuisisi saham PT Amman Mineral Internasional (AMI) yang mengendalikan 82,2% saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) baru-baru ini. Artinya, Arifin Panigoro lah pemilik tambang emas Newmont Nusa Tenggara saat ini. Artinya lagi, tambang emas mewah tersebut kini didominasi kepemilikannya oleh orang Indonesia sendiri. Nilai akuisisi tersebut mencapai US$ 2,6 miliar atau jika direcehkan sekira Rp 33,8 triliun. Sungguh nilai fantastis, yang sulit dihitung dengan kalkulator HP Nokia 3315.

Di ujung Timur Indonesia, pemerintah terus berupaya untuk menemukan titik terang yang memuluskan proses divestasi saham PT Freeport 10,64 persen. Proses sudah mulai dilakukan, tetapi pemerintah melalui menteri ESDM keberatan dengan harga yang ditawarkan oleh Freeport yakni USD 1,7 miliar atau setara Rp 23 triliun. Memang sih, keberatan yang diajukan Kementerian ESDM bukan berupa tawaran balik dalam bentuk angka dollar atau rupiah, hanya keberatan semata. Entah mengapa. Pemerintah hanya menyatakan berkeberatan karena menganggap valuasi saham Freeport terlalu mahal. Hawa-hawanya sih pemerintah menginginkan separuh harga dari yang ditawarkan, bahkan sedikit turun lagi dari angka separuh. Dalam hal ini, saya belum mendapat pencerahan bagaimana perhitungannya. Saya mencoba mencari beberapa sumber dasar perhitungan umum, tidak berhasil. Akhirnya saya hanya menghitung jumlah mantan saya, berhasil. Jumlahnya tidak seberapa. Maaf.

Melihat kembali rangkuman perkembangan sektor pertambangan di atas, kesimpulan yang nyata di depan mata dari semua itu adalah tentang upaya indonesia melanjutkan praktik ekonomi berbasis nasionalisme (economic nationalism) dan pemaksimalkan manfaat dari kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia Raya, Indonesia tercinta ini.

Memang, tidak dipungkiri proses peralihan pengelolaan hingga peralihan kepemilikan usaha pertambangan tadi berakibat pada banyaknya karyawan terkena dampak PHK, karena perusahaan yang akan melepaskan diri setelah kontraknya berakhir di waktu yang tidak lama lagi itu, pasti mulai mengambil langkah efisiensi yang signifikan. Salah satunya menekan budget overhead dari penggajian sekaligus biaya kesejahteraan karyawan. Tapi… masalah PHK bukan juga sepenuhnya karena proses peralihan, melainkan dampak dari merosotnya harga komoditas yang tak kunjung pulih. Hampir di semua perusahaan pertambangan dan perusahaan support pertambangan mengalami pengurangan besar-besaran, tak terkcuali di perusahaan tempat saya bekerja. Pokoknya, kalau harga komoditas sudah abnormal, tidak ada pilihan lain selain menekan biaya produksi serendah mungkin dan hasil produksi semaksimal mungkin. Pastinya hal tersebut butuh strategi bisnis dan operasional yang tidak main-main. Hilirisasi adalah salah satu solusi masalah yang sedang pelik ini, karena dengan ditiadakannya penjualan mineral mentah, akan sangat membantu kestabilan ekonomi di bidang energi dan mineral, sebab yang dijual nilainya akan tinggi. Tidak melulu main di hulu lagi. Tinggal bagaimana pemerintah menyusun strategi untuk terus menarik minat investor dan membangun pabrik pengelolaan dan pemurnian mineral mentah yang memadai secara kualitas dan kuantitas.

Untuk itu, saya pikir, akan lebih baik jika sebanyak mungkin pihak mendukung langkah kongkrit pemerintah dalam menerapkan praktik ekonomi berbasis nasionalisme dan pemaksimalan manfaat kekayaan alam dalam negeri, supaya semua rencana segera terealisasi dan stabil. Ujung-ujungnya—walaupun masih nanti—lapangan kerja akan kembali terbuka lebar, lahan untuk anak bangsa berkarya kembali berkelimpahan. Semoga.

Benang merah lanjutan dari kesimpulan di atas adalah munculnya sosok baru di Kementerian—kabinet baru—khususnya Menteri ESDM, Archandra Tahar.

Sosok sederhana dan santun dan cerdas yang berasal dari Padang, Sumatera Barat tersebut merupakan salah satu orang hebatnya Indonesia yang punya nama di Amerika Serikat sana. Ia menjabat sebagai Presiden Direktur Petroneering di Houston, sebelum diboyong ke tanah air dan menjadi Menteri. Ia semacam harta karun yang baru diperlihatkan, tidak santer dikenal tetapi begitu muncul—menimbulkan kekaguman luar biasa.

Pengalamannya 14 tahun di bidang hidrodinamika dan offshore plus modal pendidikan S2 dan S3-nya dalam bidang terkait di Amerika , tentu menjadi modal besar Indonesia untuk memaksimalkan pengelolaan kekayaan alam dalam negeri. Apalagi ia adalah pemilik hak paten tentang desain offshore di Amerika yang bisa ia bawa ke negerinya sendiri, juga memiliki pandangan global dan pemahaman mengenai posisi Indonesia di ranah internasional, dan cukup paham tentang investasi dalam negeri dan asing, serta strategi untuk memastikan stabilitas ekonomi jangka panjang.

Itu semua merupakan pertanda baik terkait kelangsungan implementasi Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu-Bara (UU Minerba) yang selama ini terus diperjuangkan. Dengan demikian, pelarangan ekspor mineral mentah, pemurnian kekayaan alam dalam negeri, pengelolaan yang mandiri, pemerataan kesejahteraan dari sumber daya alam, dapat berjalan dengan lebih baik, karena kita punya harapan besar itu.

Merdeka!

*gambar diambil dari: sini