Ke Mana Nasib Pertambangan Mineral Indonesia Mau dibawa?

Hidup di lingkungan pergaulan yang didominasi oleh orang-orang tambang membuat saya suka meng-update berita-berita terkini terkait pertambangan. Paling tidak perkembangan tahun ke tahun saya coba ikuti. Paling rutin sih mengikuti perkembangan Batu-Bara dan Emas dan Tembaga. Nikel dan lainnya tidak begitu saya ikuti. “Yah, lo lagi. Dunia tambang memang sempit, pindah ke mana pun akan ketemu seputaran orang-orang itu.” Itu adalah kalimat yang pasti terlontarkan setiap ketemu siapa di tambang mana.

Hal paling menarik diikuti dalam perkembangan pertambangan ini adalah kepastian implementasi Undang-Undang Minerba yang melarang ekspor mineral mentah. Rasanya banyak sekali permainan, sampai tahun ke-8 Undang-Undang ini keluar belum juga terimplementasi baik. 

Dari akhir tahun 2014 awal tahun 2015 saya rutin mengulas tentang UU Minerba ini. Setiap tahun pergerakannya seperti hampir klimaks, terus gagal, molor lagi. Sampai empat tahun kemudian, yakni sekarang pun masih berkutat di pergerakan maju mundur. Tau gak sih, rasanya itu seperti orang melempar bola bowling–tampaknya melaju lurus siap menabrak botol-botol penguin (pin) putih–lalu berteriak, “yak yak yak….yaaaaaaaaaahhhhhh” karena saat bola mendekat malah melenceng. Lepas deh. Gitu loh rasanya.

Justru larangan yang kerasa dampak dan pengetatannya adalah aturan iron/steel. Indonesia sangat membatasi impor iron/steel dari luar, supaya industri iron/steel lokal meningkat tajam. Berbagai industri yang membutuhkan supply iron/steel, mpot-mpotan kehabisan akal karena gak ada celah untuk mendapatkan impor yang banyak. Dan ini kerasa dari sabang sampai merauke. Mau cari baut-baut besar alat berat saja sekarang susah, karena ketersediaan di dalam negeri masih terbatas dan impor susah. Saya yakin suatu saat ketersediaan semua barang iron/steel dalam negeri akan memadai dan industri ini akan meningkat drastis, meski harus melewati masa sesulit sekarang ini. Kembali ke pepatah lama lah, berakit-rakit ke penghulu berenang-renang ke tepian kasur. Eugh!

Minggu lalu, tambang-tambang emas raksasa yang belum memiliki smelter sudah kembali mengantongi izin ekspor mineral mentahnya. Bahan mentah emas-tembaga kembali diekspor, karena izin yang didapat adalah setahun. Artinya sampai Februari 2019 masalah ini akan terus bergulir, re-negosiasi terus dilakukan lagi, harap-harap cemas terus terjadi lagi. Jumlah konsentrat yang bakal diekspor, dari hitungan ratusan tibu ton hingga hitungan juta ton. Artinya, pada bulan yang sama tahun depan, saya akan kembali menulis tentang hal ini, dengan konten sesuai perkembangan terbaru nantinya–yang entah apa itu. Mbuleeeet ae, kata orang jawa. HAHA!

Memang, kabar baiknya adalah divestasi saham tambang yang masih dipegang asing akan dinasionalisasi. Kepemilikan saham akan didominasi oleh perusahaan BUMN, seperti PT Inalum. Kalau BUMN kita bisa memegang salah satuuu saja tambang emas raksasa negeri ini, itu bakal bisa masuk daftar perusahaan kelas dunia yang terdaftar di Fortune 500. Syarat untuk masuk ke daftar perusahaan kelas dunia tersebut, perusahaan harus bisa mencapai penghasilan setidaknya Rp 300 triliun kurang sedikit, per tahunnya. Itu dampak bagi perusahaan dan nama harum bangsa, dampak ke masyarakat adalah pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, dan tentunya lapangan pekerjaan yang lebih optimum dilokalisasi. Duh. Begitu menulis lokalisasi, otaknya langsung melayang ke tambang lendir. *keplak kepala sendiri*

Saya tetap dan selalu mendukung semangat pengolahan mineral mentah dalam negeri. Hilirisasi ini jauh lebih menguntungkan ketimbang iming-iming lainnya. Karena selain bisa menghasilkan emas jadi, tembaga jadi, dan bahan jadi lainnya, adalah martabat negara. Ibarat kata, martabat penjual gabah padi dengan penjual nasi restoran terkenal pasti gap-nya cukup jauh.

Kalau saya boleh merangkum keuntungan-keuntungan larangan ekspor mineral mentah, kurang lebih seperti di bawah ini:

  • Larangan ekspor mineral mentah memiliki banyak manfaat dan sejalan dengan amanat UUD 1945; bahwa seluruh sumber daya mineral yang terdapat dalam bumi Indonesia harus diproses dalam negeri dan dimanfaatkan untuk memberikan nilai tambah dan menjaga keberlanjutan ekonomi.

  • Sumber daya mineral dalam negeri akan cepat habis apabila tidak diproses dan hanya langsung diekspor dalam jumlah besar .

  • Mengandalkan bahan impor hanya akan melemahkan ekonomi nasional (mayoritas industri baja dan besi mengandalkan bahan mentah impor) karena sangat dipengaruhi oleh defisit dan ketidakstabilan ekonomi dunia.

  • Kebijakan hilirisasi mineral dan larangan ekspor mineral mentah akan mendorong pertumbuhan smelter dan juga meningkatkan investasi dalam negeri serta meningkatkan value chain dan mempertahankan posisi Indonesia dalam industri tambang dunia.

  • Proses hilirisasi dan pemurnian mineral dapat meningkatkan nilai tambah produk mineral secara signifikan.

  • Pemrosesan bahan mineral mentah yang dilakukan dalam negeri dapat menggerakkan perubahan dalam perekonomian Indonesia.

  • Selain itu, juga dapat meningkatkan lapangan pekerjaan, pendapatan negara dan PDB, serta keberlanjutan sumber daya mineral dalam negeri.

  • Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam. Namun, pertumbuhan industri ekstraktif yang dipengaruhi oleh meningkatnya harga komoditas tambang tidak serta merta juga meningkatkan perkembangan ekonomi nasional.

  • Manfaat hilirisasi tambang tidak dapat dirasakan secara instan dan ketersediaan bahan mineral mentah tidak serta merta dianggap sebuah keberhasilan dalam program hilirisasi. 

  • Peningkatan pajak ekspor akan meningkatkan pendapat negara. Pendapatan tambahan dapat digunakan untuk berinvestasi bidang infrastruktur yang sangat penting dalam pengembangan fasilitas smelter baru dan mendorong kenaikan PDB.

Enak, toh? Yekan? Ayolah. Mari kita ramaikan dukungan tentang larangan ekspor mineral mentah ini, supaya dunia tambang tidak terus gonjang ganjing tak tentu arah.

Tidak ada kata terlambat, tetapi kita juga sudah tidak punya waktu untuk menunda lagi kemajuan bersama.