Lingkaran Setan (Tambang) Mineral Logam

sumber gambar: www.esdm.go.id

Kehebohan isu tarik ulur kelonggaran sekaligus larangan mengekspor mineral mentah antara pemerintah dan pihak perusahaan pertambangan, semacam menonton dua wanita muda berkelahi di depan kelas merebut buku berharga–saling menarik sekuat tenaga tetapi sama-sama tidak menginginkan buku tersebut sampai robek. Kalau pemerintah terlalu saklek mengenai pelarangan ekspor mineral mentah selalu muncul ancaman kekhawatiran berupa operasi pertambangan terhenti yang berdampak pada terganggunnya stabilitas ekonomi daerah setempat hingga nasional dan kekhawatiran terlalu banyaknya jumlah tenaga kerja yang bakal mengalami pemutusan hubungan kerja. Haruskah kita terus khawatir seperti itu? Tidakkah berlebihan jika kekhawatiran demikian terus terjadi? Haruskah kekhawatiran melemahkan Undang-Undang yang mengatur peningkatan nilai mineral dalam negeri? Haruskah kita terus berada di dalam lingkaran setan ini? Haruskah saya menulis berlembar-lembar, isinya hanya pertanyaan? Oke, cukup.

Saya paham, dalam menyikapi harapan pemurnian mineral logam dalam negeri yang tak kunjung terjadi sepenuhnya hingga saat ini pemerintah dalam posisi dilematis. Banyak benturan terjadi. Banyak pertimbangan sisi ini-itu yang perlu diselamatkan. Pemerintah seperti sedang memindahkan telur yang berserakan di rerumputan kering ke tempat yang lebih layak–membawanya dengan genggaman tangan: dipegang terlalu erat, telur itu bisa pecah. dipegang terlalu longgar, telur itu akan jatuh dan pecah juga. Lagian, kenapa juga yang diurus dan dipegang harus telur? Coba pegang biji saja, enak , anti pecah. Ini maksudnya biji kedondong, ya, tolong ditahan-tahan pikirannya.

Mari kita fokus, Zia!

Tanggal 12 Januari 2017 lalu pemerintah mengeluarkan peraturan baru yakni PP No.1 Tahun 2017 tentang perubahan keempat atas peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu-bara. Peraturan baru ini mengatur kelonggaran bersyarat mengenai ekspor mineral mentah, yang seharusnya per Januari tahun ini tidak ada lagi ekspor setelah diberi kelonggaran selama tiga tahun terakhir–2014 awal sampai 2017 awal. Di peraturan kelonggaran bersyarat sebelumnya, ekspor bisa dilakukan selama perusahaan tambang mineral logam mau membangun smelter atau pabrik pemurnian. Kenyataannya tiga tahun belakangan tidak tampak signifikan pembangunan smelter oleh beberapa perusahaan tambang–terutama yang memegang kontrak karya (KK). Mau dihentikan, muncul lagi kekhawatiran di paragraf pertama, makanya saya bilang ini lingkaran setan.

Pemegang kontrak karya paling akrab di mata dan telinga adalah Freeport dan Newmont (sekarang jadi Amman Mineral), sebenarnya banyak seperti Nusa Halmahera Minerals di Maluku Utara, Meares Supotan Mining di Sulawesi Utara, Natarang Mining di Sumatera Selatan, dan lain-lain. Itu baru tambang emas/tembaga. Belum lagi Nikel, PT Vale di Sulawesi saja beroperasi di tiga titik yaitu di Sulawesi Selatan, Tengah, dan Tenggara. Timah juga demikian, seperti di Bangka Belitung ada PT Koba Tin yang merupakan pemegang kontrak karya (KK).

Nah, di peraturan baru mengenai kelonggaran bersyarat–mineral mentah hanya bisa diekspor oleh perusahaan pemegang IUP (izin usaha pertambangan) dan IUPK (izin usaha pertambangan khusus) dalam jangka waktu hanya lima tahun, tidak boleh oleh perusahaan pemegang KK. Mungkin pemerintah memberi kelonggaran terhadap pemegang IUP/IUPK karena perusaahaan kelas ini punya batasan operasi, di mana pengelola pertambangan tidak berkuasa penuh atas lokasi penambangannya. Pemegang IUP/IUPK harus benar-benar tunduk terhadap Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah lainnya sampai tingkat Peraturan Daerah, bahkan punya kewajiban divestasi saham. Beda halnya dengan pemegang KK; pengelola tambang berkuasa penuh terhadap lokasi tambangnya, kontraknya lebih panjang, karena panjang isi kontraknya tidak mudah diubah-ubah, makanya ada kesan ada negara di dalam negara. Tidak heran kalau  kita mendengar pernyataan “itu kan tidak ada tertuang dalam kontrak karya” dari perusahaan pemegang KK dalam menyikapi munculnya aturan-aturan baru, tak terkecuali menyikapi Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu-Bara. Ini juga alasan kenapa saya bilang lingkaran setan. 

Umumnya pemegang KK adalah perusahaan asing, kalau pemegang IUP umumnya milik perusahaan dalam negeri seperti Aneka Tambang, Cibaliung Sumberdaya, PT Timah Bangka Belitung dan sederetan perusahaan timah lainnya, serta sekian banyak perusahaan Nikel lokal. Banyaklah pokoknya.

Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2017 yang didukung Peraturan Menteri ESDM No.5 & No.6 tahun 2017 memperbolehkan perusahaan pemegang KK melakukan ekspor mineral mentah selama kurun waktu lima tahun ke depan dengan syarat: mengubah KK menjadi IUP/IUPK, komitmen menyelesaikan smelter dalam kurun waktu 5 tahun dengan pengawasan oleh badan independent yang selalu memeriksa sekaligus melaporkan perkembangannya setiap 6 bulan sekali, wajib melakukan divestasi saham bertahap–mulai tahun kelima produksi sampai tahun kesepuluh saham harus dimiliki pemerintah atau BUMN atau perusahaan swasta lokal sebanyak 51%. Sebenarnya strategi seperti ini seharusnya muncul dari tahun 2010 lalu, supaya penegasannya lebih jelas dan tegas. Tetapi tidak ada kata terlambat, meski ini masih nyerempet ke lingkaran setan juga.

Lingkaran setan yang saya maksud di aturan baru ini adalah, misalkan (contoh saja) Freeport mengubah izin menjadi IUP/IUPK kemudian sahamnya naik drastis karena melakukan ekspor selama 5 tahun, otomatis harga sahamnya sangat mahal. Untuk mengambil alih saham 51% baik oleh pemerintah atau BUMN atau perusahaan swasta lokal apakah mampu membelinya? Kalau pemerintah sudah yakin bahkan menemukan investor lokal yang mampu sih, kenapa tidak? PTAMNT  sudah jelas menjadi perusahaan nasional semenjak Newmont diakuisisi, tidak perlu adanya proses divestasi lagi. Tinggal mengubah KK ke IUP/IUPK dan siap membayar bea keluar sampai 10%. Semoga tidak ada politik aneh-aneh di sini.

Kondisi masih begini-begini saja hingga saat ini, mau teriak sambil lari ke hutan lalu belok ke pantai tidak menjamin akan bertemu dengan Dian Sastro, dan tidak ada yang berubah dengan harapan proses pemurnian mineral logam dalam negeri. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus berpikiran positif terhadap upaya pemerintah terhadap hal ini. Tentu dengan dukungan yang positif. Saya yakin perubahan akan terjadi dalam kurun waktu lima tahun ke depan, kalau tidak terjadi perubahan, ya, POKOKNYA HARUS TERJADI PERUBAHAN!