Menatap Jauh Masa Depan

smelter
sumber gambar: di sini

Sejauh ini saya—yang tampang menawan ini—masih melihat sisi kegigihan pemerintah dalam meneruskan semangat pemurnian mineral mentah dalam negeri, mengembangkan strategi ekonomi untuk mendapatkan sebanyak mungkin investor baru, dan sistem peningkatan sumber daya manusia. Meskipun terkadang pemerintah juga menunjukkan keraguan di sisi tertentu dalam menyikapi banyaknya isu pertambangan yang harus ditangani, termasuk skala prioritas dalam membereskan sekelumit masalah di negeri ini. Manusiawi lah, yang penting tidak angkat tangan dan angkat mulut dengan kata menyerah.

Saya—yang tidak kalian setujui tampan menawan ini—terus berharap banyak akan ketegasan pemerintah dalam melarang ekspor mineral mentah tetap dipertahankan, guna kestabilan bisnis sektor pertambangan yang jauh lebih stabil di masa depan.

Tak bisa dipungkiri bahwa harga komoditi hingga saat ini kian terpuruk—batu bara, emas, minyak, dan komoditi lainnya mencapai harga paling buruk yakni di bawah nilai terendah penjualan biasanya. Kondisi seperti ini menjadi kesempatan sekaligus kesempitan.

Kesempatan: dengan tidak tingginya penjualan, lesunya perputaran bisnis sektor pertambangan, banyaknya lokasi tambang yang non aktif, memberi kesempatan pada pemegang kepentingan di negeri ini untuk bijak memanfaatkan waktu yang ‘longgar’ kini guna membenahi sistem dan kebijakan yang dirasa kurang tepat sasaran. Istilah gampangnya adalah mempersiapkan diri dengan lebih matang, supaya di saat bisnis mineral kembali pulih kita tidak panik seperti pasangan tidak resmi yang kedapatan berasik mesra.

Sudah sekian kali krisis melanda negeri ini, banyak instansi dan perusahaan tumbang karena tidak mampu bersaing dan bertahan, begitu kestabilan bisnis kembali pada jalurnya, hanya pihak yang bertahanlah yang siap terbang melambung jauh meraup keuntungan dan kesempatan emas. Sementara yang tidak berbenah diri bahkan menyerah di kala krisis hanya bisa gigit jari dan gigit kata-kata iri. Adapun yang memulai kembali bisnisnya di saat stabil, langkah memulainya tak lebih dari kata langkah pertama. Begitupun dari skala bangsa dan negara.

Kesempitan: saat kondisi bisnis lesu seperti ini, pemerintah harus benar-benar waspada. Besar kemungkinan pengusaha-pengusaha atau siapapun yang punya kepentingan dalam tanda kutip menggunakan pasal krisis, penjualan sulit, kapal hendak karam, dan alasan-alasan ‘sok’ logis lainnya untuk mematahkan aturan dan kebijakan. “yang penting kita bisa jualan dan menghasilkan,” misalkan dengan kalimat-kalimat demikian. Sekalinya lolos, hal itu akan menimbulkan desakan negatif kedua dan ke enam puluh sembilan kali lainnya. Seperti pasangan remaja berpacaran, setelah mendapatkan pegangan tangan, berlanjut hingga cium pipi dan berakhir di cium bibir dan…ah, sudahlah. Susah memang kalau sudah dimulai.

Oleh karena itulah, sekali lagi, pemerintah, khususnya kementerian ESDM harus bisa memanfaatkan momentum ini untuk pembanahan, perbaikan dan penegakkan regulasi bagi pelaku usaha yang masih saja mengabaikan ketentuan hukum dalam melaksanakan usaha pertambangan mereka. Dalam hal ini, pemerintah harus mau dan terus menjadi pembina ataupun fasilitator bagi perusahaan. Saya pikir langkah terbaiknya demikian.

Dengan dilaksanakannya pemibinaan yang intensif oleh pemerintah terhadap pemangku kepentingan bisnis di sektor pertambangan, mimpi-mimpi terkait hilirisasi lebih cepat terealisasi. Semangat meningkatkan nilai tambah akan sumber daya alam tertanam di kepala semua orang yang berkepentingan di bisnis pertambangan, secara berkesinambungan dan terjaga. Salah satu contoh adalah penambahan bisnis smelter.

Lapangan pekerjaan akan mengikuti, tak terkecuali jumlah penerimaan pajak yang lebih besar dari semakin banyaknya sektor bisnis tambahan yang muncul: royalti, dividen, pajak, bea, iuran tetap, PPh badan, PPN, PBB, pajak pekerja, distribusi daerah dan lain-lain. Kalau dihitung-hitung jalur masuknya penghasilan tambahan buat daerah maupun negara, lebih banyak dari jumlah episodenya sinetron Cinta Fitri. Maaf, mengingatkan kalian pada sinetron yang sudah terlupakan itu.

Memang. Buah dari investasi smelter tidak bisa dirasakan segera, dalam jangka pendek. Karena itu, pemerintah harus tetap teguh dengan prinsip dan tujuan mengapa larangan ekspor ditetapkan. Sebab, jika pemerintah longgar dalam hal ekspor mineral mentah, kapan kita akan merasakan dampak positif dari adanya smelter? Nunggu Malaikat Israfil meniupkan terompet sangkakala—dengan atau tanpa tahun baru?

Komitmen sudah ditunjukkan oleh beberapa perusahaan yang punya niat baik mematuhi Undang-Undang Minerba, dalam membangun smelter di Indonesia. Sepatutnya pemerintah juga tetap komitmen dan konsisten dengan kebijakan hilirisasi mineral agar adil bagi perusahaan-perusahaan tersebut dan menunjukkan bahwa pemerintah memang konsisten dengan kebijakan yang didasari Undang-Undang Mineral dan Batu-Bara. Dalam kaitannya dengan sikap konsisten ini, kebijakan hilirisasi mineral membawa perubahan fundamental terhadap manfaat yang diperoleh negara dan masyarakat dalam jangka panjang.

Sehingga, beban implementasi program hilirisasi pertambangan tidak sepenuhnya dipikul pengusaha. Kerja sama antara pemerintah dan swasta diperlukan sehingga perusahaan bisa kompetitif dalam berusaha.

Akhir kata, jangan lupa berbahagia dan membahagiakan.