Pajak Bersajak: Mempertahankan Kepentingan Nasional Republik Indonesia

pajak

“Berkenaan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PMK-101/2016), dengan ini kami sampaikan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Untuk menghitung Pajak Penghasilan Karyawan dan Perorangan Tahun Pajak 2016 mengalami penyesuaian seperti di tabel terlampir. Ketentuan mengenai penyesuaian besarnya PTKP tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016. Oleh karena itu akan ada penyesuaian perhitungan PPh21 Masa Januari sampai dengan Juni 2016 yang menyebabkan lebih bayar. Kelebihan pembayaran pajak ini akan dikompensasikan ke perhitungan PPh21 Masa Juli 2016 pada saat pembayaran gaji periode Juli 2016.” Saya kegirangan ketika mendapat blast email berupa memo tersebut dari kantor pusat. Gajian (tambahan) akhir bulan Juli kemarin berasa seperti karyawan yang baru mendapat promosi jabatan, nilainya lumayan, bisa buat beli rambak untuk makan siang selama setahun bahkan lebih. 

 Lalu saya membayangkan keringanan yang (akan) dirasakan oleh pemilik aset atau uang Kena Pajak (KP) yang saat ini masih disimpan di luar Indonesia—seperti di Singapura dan lainnya—dan yang disimpan di bawah bantal atau di bawah kasur, seperti yang dikatakan Pak Jokowi dalam pidatonya beberapa waktu lalu, saat sosialisasi tentang Tax Amnesty, oleh karena adanya Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. Saya pribadi—saya pikir kebanyakan rakyat Indonesia juga—menanggapi bahagia kebijakan seperti itu, karena berdampak positif pada laju ekonomi dalam negeri.

 Lain halnya dengan tanggapan pihak Singapura, justru memunculkan reaksi tajam yang secara terbuka merasa keberatan dengan kebijakan Pemerintah Indonesia tersebut. Lah? Sungguh keberatan yang janggal. Negara, negara kita. Aturan, aturan kita. Pemerintah, pemerintah kita. Uang, uang orang kita. Saya mengganggap reaksi Singapura janggal karena mereka meluapkan kebencian akan peraturan baru yang dimiliki Indonesia, untuk kebaikan Indonesia.

Reaksi negatif dari Singapura berupa pemboikotan beberapa produk dan perusahaan Indonesia, dari lembaran tisu hingga kelapa sawit. Perkara pemboikotan ini, saya pikir, penting untuk diketahui oleh masyarakat luas di Indonesia supaya sebanyak mungkin orang menyadari betapa kelam perilaku bertetangga yang dilakukan Singapura—yang konon diketahui sebagai negara tertib dan damai itu.

Singapura bahkan berupaya untuk merongrong Kedaulatan Indonesia dalam  masalah kebakaran hutan. Mereka dengan beringas menuding 6 perusahaan Indonesia sebagai penyebab kebakaran hutan. Padahal nih, ya, ada juga perusahaan milik Singapura yang terbukti membakar 39 hektar lahan di Indragiri Hulu, Riau, dan beroperasi di hutan lindung. Coba?! Saya jadi bertanya-tanya, “Singapura ini baiknya disebut ‘maling teriak maling’ atau ‘lempar batu sembunyi tangan’ ya?”

Ada lagi! Singapura dengan gegabahnya mengeluarkan perintah penangkapan direktur perusahaan asal Indonesia karena tidak memenuhi panggilan persidangan. Itu kan tidak lain dan tidak bukan, bentuk dari upaya mereka untuk sengaja mencari masalah dengan Indonesia. Terlebih, keputusan itu   mereka lakukan tanpa klarifikasi. Saya panggilin Pak Tarno, nih, buat bantu prok prok kepruk!

Usut punya usut, dana wajib pajak Indonesia yang tersimpan di Singapura adalah sebasar 3000 triliun rupiah. Tiga ribu triliuuuun. Tiga ribu! Sementara total uang simpanan di Perbankan Singapura adalah sebesar 5300 (lima ribu tiga ratus) triliun rupiah. Artinya, uangnya Indonesia di sana ada 56% dari total keseluruhan simpanan perbankan Singapura. Wah wah wah, gayeng.

Pantas saja Singapura seperti kebakaran bulu kaki dan bulu dada dan bulu dagu dan bulu kepala. Jelas-jelas lah mereka takut pertumbuhan eknominya merosot, akibat (bakal) kekuarangan edaran uang di negaranya. Tapi tetap tidak pantas bagi mereka mencuatkan kebencian kepada Indonesia.

Upaya penjegalan rencana Tax Amensty Indonesia oleh Singapura, dilakukan dengan berbagai macam cara. Mereka menawarkan selisih uang tebusan kepada pemilik dana apabila para wajib pajak Indonesia tetap menyimpan uangnya di Singapura. Dan, tidak tanggung-tanggung, mereka pun  menawarkan hak kewarganegaraan di sana bagi yang tinggal satu rumah dengan warga Singapura. Yang tinggal satu rumah, loh, tidak harus bertukar kelamin secara halal, maaf, maksud saya tidak harus menikah.

 Uang-uang yang menghindari pajak sehingga dilarikan ke luar negeri tadi, sudah saatnya untuk kembali ke tanah air tercinta ini. Toh, pemerintah Indonesia sudah berusaha memberi imbalan kepada pemohon Tax Amnesty, pajak lalu-lalu dari dana yang susah dihitung–saking banyak jumlahnya–itu sudah diampuni alias tidak perlu dipikirkan lagi. Semacam dosa yang sudah menemukan jalan taubatnya. Jika dana di dalam negeri, maka akan ada tebusan dana sebesar 2 % dari kekayaan bersih yang belum pernah dilaporkan dan 4% bila dananya di luar negeri. Meminjam kalimatnya Pak Jokowi, kurang apa lagi?

Begitu mudah dibaca: perekonomian Singapura jelas tergantung pada Indonesia, namun ini posisi yang merugikan Indonesia karena hanya 39% total Pendapatan Domestik Bruto Indonesia yang tersimpan dalam perbankan dalam negeri.

Bersitegang antar negara yang bertetangga itu kan kerap terjadi. Indonesia sering dikabarkan bersitegang dengan beberapa negara di kawasan Asia tenggara, namun yang paling sering bermasalah dengan kita sebenarnya adalah Singapura. Dari mulai Tax Amnesty hingga masalah tuding menuding kebakaran hutan, itu kan, tindakan yang keterlaluan.

Secara pribadi—juga mengajak sesiapa saja yang membaca tulisan ini—menolak pemboikotan yang dilakukan Singapura. Saya mendukung seratus enam puluh sembilan persen kebijakan pengampunan pajak ini, sampai-sampai saya berulang kali menonton video sosialisasi tax amnesty yang dilakukan sendiri oleh Bapak Presiden kita. Bahkan saya rela mengetik semua kalimat yang beliau sampaikan, supaya lebih bisa saya cermati secara seksama. Betapa banyak lahan untuk mengivestasikan uang yang disampaikan Pak Jokowi di dalam pidatonya itu; baik dalam bentuk investasi langsung maupun portofolio, yang dilindungi oleh Undang-Undang—payung hukum yang sangat jelas.

 “Sehingga saya ingin menjelaskan lebih detail lagi, sebenarnya amnesty pajak ini apa sih? Karena masih banyak orang yang menebak-nebak sendiri, amnesty pajak ini kan urusannya ya khusus masalah perpajakan, jangan dikaitkan dengan hal-hal yang lain. Ini kan berkaitan dengan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, berkaitan dengan sanksi administrasi, berkaitan dengan pembebasan sanksi pidana perpajakan, berkaitan dengan penghentian proses pemeriksaan penyidikan tindak pidana juga perpajakan, ini urusan pajak perpajakan. Nggak ada urusannya dengan yang lain-lain. Jangan ada politisasi di sini, ini urusan pajak,” ujar Pak Jokowi dalam pidatonya.

Memang, segala sesuatu tidak semulus yang direncanakan, tidak semudah apa yang dibicarakan, tetapi niat membangun negeri yang lebih baik pasti menuntut usaha dan daya juang. Kalau mudah, bukan membangun Indonesia lebih baik namanya, tetapi membangun hubungan percintaan yang diniati tidak serius!