Pemurnian Harga Diri Bangsa

biggest-gold-mining-companies

“Jika engkau ingin berjalan cepat, berjalanlah sendirian. Tapi jika engkau ingin berjalan jauh, jalanlah bersama-sama. – Ratan Tata.”

Ya. Sektor pertambangan Indonesia terus menuai tantangan demi tantangan atas mimpi besarnya menjadikan negeri ini kaya sebagaimana mestinya. Masalah yang tak kunjung selesai adalah pemurnian bahan mentah dilakukan dalam negeri dengan pengharusan adanya smelter—pemerintah lewat aturan mineral dan batu-bara telah menegaskan proses hulu hingga hilir, namun tak sedikit pelaku usaha pertambangan yang masih saja mencoba mencari celah dengan berbagai alasan. Alasan-alasan yang muncul dari pengusaha tersebut, kalau tidak dicermati dengan teliti dari sudut pandang aturan dan kesejahteraan jangka panjang, memang logis, tetapi kalau dikembalikan pada aturan dan mimpi bangsa, sungguh tampak sebagai pembelaan diri belaka.

Sebenarnya, kalau semua orang di negeri ini sepakat menjunjung tinggi harga diri bangsa lewat pemurnian semua bahan mentah mineral, maka sepatutnya kita semua urun suara untuk mencegah aksi pengusaha yang terus mencari celah lemah sebuah aturan—tak terkecuali poin-poin tertulis dalam kontrak karya sebuah pertambangan yang sudah berjalan. Itu baru dinamanakan berjalan bersama-sama untuk tujuan yang lebih jauh.

Kalau sekadar pemerintah atau segelintir orang saja yang pengin memaksimalkan hasil bumi Indonesia dinikmati sendiri, sementara banyak pengusaha dan pihak tertentu yang tidak menurut—bahkan menolak dengan ancaman kehilangan lapangan pekerjaan untuk banyak masyarakat, itu sungguh membuat kepala (atas) tergeleng-geleng heran. Dengan mengikuti maunya pengusaha untuk tetap ekspor bahan mentah, yang konon demi menyelamatkan sekian banyak pekerja saat  ini memang terkesan cepat menyelesaikan masalah, tetapi tidak berdampak panjang. Dan itulah yang dikatakan berjalan cepat dan sendirian.

Indonesia ini negara kaya akan sumber daya alamnya, dunia mengakui itu. Wajar kalau kita mau sombong dan mengelolanya sendiri.

Jika kelonggaran ekspor bahan mentah terus terjadi, sampai kapan bangsa ini dipermainkan oleh orang-orang berduit? Percayalah. Bahwa Undang-Undang Minerba yang melarang ekspor bahan mentah dan mengharuskan pembangunan smelter itu membawa misi mulia. Silakan saja berpendapat bahwa aturan tersebut akan berdampak pada kehilangan lapangan kerja di waktu kini, bagi sebagian pekerja yang bekerja di pertambangan yang—sebut saja bermasalah dengan aturan—tetapi lihat saja nanti, setelah itu dunia akan mengakui hebatnya harga diri bangsa tercinta ini.

Kekayaan alam yang masih melimpah ruah ini harus diolah sampai menghasilkan nilai tertinggi, dikelola oleh pihak yang lebih bertanggungjawab, pabrik pemurnian ada di mana-mana yang pastinya menyedot lebih banyak pekerja, teknologi yang dikenalkan pada masyarakat luas akan semakin hebat—ilmu dan dampak ekonominya akan jauh lebih dirasa ketimbang sekarang dan waktu yang lalu-lalu.

Sebagian pengusaha tambang masih merasa keberatan karena teknologi yang dipakai untuk pemurnian di Indonesia tidak ekonomis, lalu serta merta menuntut pemerintah. Lah, kok enak? Jika memang pengusaha-pengusaha tersebut ada itikad baik, ya silakan cari pilihan yang ekonomis. Toh, pemerintah tidak mewajibkan satu perusahaan tambang memiliki smelter sendiri. Sama sekali tidak. Boleh gabung atau bekerja sama dengan beberapa pengusaha/perusahaan tambang lain. Intinya sih niat aja. Dan, anehnya lagi cenderung yang merasa keberatan adalah perusahaan tambang emas yang memiliki nilai keuntungan tinggi dengan masa operasi lebih lama. Beberapa perusahaan nikel yang saya tahu, dengan modal dan produksi yang nilainya lebih sedikit, mereka membangun smelter tanpa keluhan tanpa debat kusir dan beberapa sudah berjalan.

Mari sama-sama mendinginkan hati dan kepala, agar supaya menghadapi situasi sulit saat ini penuh kesabaran, tentu dengan segala keyakinan akan masa depan bangsa dan kita yang lebih baik dan lebih bermartabat.

Baru menilik di lembaran awal UU Minerba saja, bergetar rasanya hati ini:

“Bahwa  mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;”

Jelas pasalnya adalah mengenai kesejahteraan rakyat indonesia, itu akan didapat secara adil jika dalam bentuk matang yang bernilai tinggi. Jika dibaca dengan hati, tentulah  dalam makna yang didapat.

Pengusaha tambang yang tidak seiring sejalan dengan UU Minerba No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan Batu-Bara dan Peraturan Menteri ESDM No.1 Tahun 2014  tentang Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian MIneral Di Dalam Negeri selalu menggunakan jurus andalan kontrak karya yang mereka pegang belasan hingga puluhan tahun silam yang merujuk pada pada Undang-Undang No.11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan—yang tentunya sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Perubahan memang harus dilakukan, lalu diikuti dalam kepatuhan, dan dikawal perkembangannya. Bukan diperangi dalam penolakan terus menerus. Kontrak karya lahan pertambangan jangan disamakan dengan mengontrak rumah: harga dan aturannya kurang lebih begitu-begitu saja hingga masa akhir kontrak rumah. Tidak bisa.

Kalau boleh saya analogikan kontrak karya itu adalah perjanjian kerja antara perusahaan dengan karyawan: pada awal kesepakatan kerjasama disebutkan karyawan mendapat hak gaji pokok, tunjangan makan, tunjangan transportasi, dan bonus performa. Namun seiring berkembangannya bisnis dan perubahan aturan perusahaan, bonus performa ditiadakan. Apakah kita menganggap salah perusahaan karena dulu ada surat perjanjian kerja? Enggak juga.

Terlebih lagi tujuan perubahan UU Minerba tersebut adalah untuk mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batu-bara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Lagipula, di UU Minerba sudah disampaikan perihal peralihan, bahwa aturan tersebut diberlakukan juga pada pertambangan pemegang kontrak karya yang sudah berjalan.

Dalam pasal kontrak karya lama-pun dengan pengusaha tambang, sebenarnya sudah ada pasal pemurnian di dalam negeri, contoh saja tembaga. Kurang lebih bunyinya demikian, “jika permintaan tembaga dalam negeri meningkat, maka pemurnian harus dilakukan di dalam negeri.” Di kontrak karya perusahaan tambang yang sudah berjalan ada juga pasal begini, “perusahaan berhal mengekspor hasil produksinya berdasarkan persetujuan pemerintah.” Berarti sepenuhnya kewenangan pemerintah, bukan kewenangan perusahaan semata. Sekarang pemerintah punya aturan baru, melarang ekspor bahan mentah yang menjadi hasil produksinya kini, terus apa yang perlu dibantahkan lagi?

Menurut data kementerian ESDM, konon kebutuhan tembaga di dalam negeri diprediksi akan mengalami peningkatan dalam lima tahun mendatang. Karena saat ini peningkatan itu mulai muncul, jadi dengan atau tanpa peraturan yang baru pemurnian itu sudah harus dilakukan. Terlebih lagi ada aturan baru.

Logika sederhananya juga begini: kalau terus-terusan adanya pembiaran ekspor bahan mentah, secara otomatis permintaan dalam negeri tidak akan meningkat secara signifikan, karena produksi bahan jadi yang kurang. Ya, mari memulai memproduksinya secara besar-besaran, sudah barang tentu permintaan akan mengikuti. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Menunggu kekayaan alam habis?

So, pemerintah sendiri jangan pernah lagi mengambil langkah mundur. Sudah terlalu banyak dan terlalu lama kelonggaran diberikan kepada para pengusaha tambang. Sekarang saatnya larangan ekspor itu benar-benar ditegakkan seratus enam puluh sembilan persen!

NB: gambar diambil dari sini