Pemurnian Mineral Dalam Negeri, Jangan Dikasih Kendor!

process-plant-pt-amman-mineral

Setelah diadakannya siaran pers pada tanggal 2 November 2016 lalu, banyak seliweran berita tentang perubahan nama tambang emas-tembaga bergengsi yang beroperasi di Sumbawa Barat–dari PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) resmi menjadi PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT)–setelah tambang tersebut beroperasi penuh selama enam belas tahun terakhir. Lalu saya melempar jokes ini ke salah satu kawan, “Tambang Batu Hijau saja sudah berganti nama berganti pemilik, sementara kamu masih sibuk dengan hatimu mencari pemilik baru setelah ditinggal mantan selagi sayang-sayangnya?” Lalu si kawan itu melempar balik kata Setan dengan mulutnya persis di depan hidung saya.

Kalau boleh saya bilang, PT AMNT ini adalah amanah untuk anak bangsa. Tambang besar, teknologi kekinian, sistem manajemen oke, dimiliki seutuhnya dan dijalankan oleh putra-putri bangsa. Kalau dikasih kesempatan untuk bersumbangsih tenaga dan pikiran dan waktu–dibayaaaar pastinya–saya tidak akan menolak untuk menjadi bagian dari tim di sana, guna menunjukkan bahwa kita ini bisa bersaing dalam menjalankan Industri Nasional berskala Global. Tapi masalahnya, siapa yang mau nawarin seorang saya yang hau-hau ini? 😛

AMNT. Amanat. Mirip-mirip lah. Amanat lebih enak diucapkan singkatannya, sekaligus punya makna yang membuat semua orang yang terlibat di dalamnya untuk membuktikan bahwa Indonesia benar-benar bisa! Saya menulis seperti ini bukan dalam rangka berharap ada bagian dari manajemen PT. AMNT membaca tulisan ini terus menawarkan pekerjaan yang layak buat saya, bukan. Ini murni karena rasa bangga saya terhadap Negeri ini. Tapi kalau beneran dibaca terus ditawarin sih, berarti, ya, saya, ini, beruntung. Hahaha!

Sedikit menengok ke belakang, bicara soal Newmont teringat sekali permasalahan pelik mengenai pro dan kontra pembangunan smelter sebagai wujud dari penerapan Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu-Bara. Dan, memang sampai masa terakhir kepemilikan PT. Newmont tidak ada realisasi pembangunan smelter itu. Sekarang kepemilikan sepenuhnya oleh pengusaha dalam negeri, apa iya tidak diupayakan-segera-gitu pembangunan smelter untuk pemurnian emas dan tembaga yang dihasilkan dari tambang terbuka tersebut? Bila memungkinkan, smelter-nya dibangun di daerah Nusa Tenggara Barat sana–supaya masyarakat sekitar lebih merasakan dampak baiknya secara ekonomi dan pengembangan sumber daya.

Relaksasi tentang larangan ekspor mineral mentah, cukuplaaah. Macam hubungan tak bahagia tapi enggan pisah hanya kerena terlanjur pacaran lama saja, tarik ulur dan banyak permakluman.

Kita tengok lebih jauh lagi ke belakang. Waktu diresmikannya Undang-Undang Minerba tahun 2009 silam, dikatakan bahwa ekspor mineral mentah hanya dapat diperbolehkan dalam waktu 5 tahun setelah undang-undang diterbitkan. Artinya hanya boleh sampai tahun 2014. Kenyataanya? Banyak perusahaan sekaligus pengusaha yang bikin urat leher menegang dan bikin pemerintah pengin asah golok. Lalu, di tahun tersebut, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No.1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dan juga, Peraturan Menteri (permen) ESDM No.1 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral. Prinsip dasarnya sama, melarang mengekspor mineral mentah, titik.

Kedua peraturan yang dikeluarkan menyusul yang merupakan turunan dari UU Minerba tersebut sama-sama menyatakan, bahwa ekspor mineral mentah hanya diperbolehkan selama 3 tahun setelah peraturan diterbitkan. Relaksasi memang, tapi waktu itu untuk mengatur napas, memberi ruang pengusaha sekaligus perusahaan untuk segera membayar dosanya–telah mengabaikan UU Minerba. Which is…tiga tahunnya itu adalah akhir 2016 ini, se-ngesot-an lagi sudah habis. Seharusnya sudah ancang-ancang ini, tahun 2017 hanya mineral murni dan sudah diolah yang bisa diekspor.

Jujur, secara pribadi, saya–meskipun hau-hau–kecewa. Karena Indonesia dihadapkan lagi dengan situasi yang sama dengan tahun 2014. Keran ekspor mineral mentah akan dibuka lagi sementara waktu. Inilah salah satu dampak dari aturan turunan tata laksana UU Minerba yang terlambat, bisa dibilang begitu. Coba di satu-dua tahun pertama langsung dikeluarkan, seharusnya saat ini semua harapan itu sudah terjadi. Tidak masalah kan kita melihat dari sisi kemulukan?

Saya tidak bilang pemerintah tidak menunjukkan progres yang bagus. Saat ini sudah ada 18 smelter yang beroperasi. Sebenarnya, jumlah smelter lebih banyak dari itu. Tetapi masih ada yang belum beroperasi. Sebagian ada juga yang masih terbentur syarat-syarat operasi yang belum dipenuhi. Untuk itulah, pihak ESDM pernah melakukan audit terhadap smelter-smelter tersebut.

Tetapi kendala yang paling tampak adalah, akses pihak Kementerian ESDM yang terbatas ke situ. Karena smelter ini sudah ranahnya Kementrian Perindustrian. Jadi, bisa dibilang, pihak Kementerian ESDM membantu memastikan hilirisasi itu berjalan baik. Kalau kolaborasi pasti lebih mantap. Ya, kita lihat lah.

Kabar tambahannya lagi, saat ini UU Minerba sedang dilakukan revisi–dan akan selesai pada bulan Desember 2016 ini. Tidak disampaikan jelas poin apa saja yang akan direvisi. Tetapi pada intinya, di peraturan yang baru nanti pemberlakuannya lebih luas–tidak sebatas komoditi tertentu. Dan juga, mengetatkan lagi program hilirisasi sehingga pemerataan pembangunan smelter segera terwujud.

Mengutip kalimat terakhir dari salah satu artikel di website Kementerian ESDM:Pembangunan smelter merupakan amanah dari undang-undang No. 4 Tahun 2009 dan turunannya. Melaksanakan amanah tersebut secara penuh dan konsekuen merupakan kewajiban seluruh bangsa Indonesia tak terkecuali pemerintah dan pengusaha. Undang-Undang No. 4 tahun 2009 dan turunannya dibuat untuk melindungi kepentingan seluruh bangsa Indonesia agar tidak “terjebak” menjadi negara yang hanya mengandalkan sumber daya alam saja sebagai modal pembangunan. Sumber daya alam yang ketersediaannya sangat terbatas. Sumber daya alam itu sepenuhnya milik rakyat Indonesia, dan dipergunakan seluruhnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.” Seratus tiga puluh dua persen setuju!

Jadi, sampai di paragraf terakhir ini, apakah semakin meyakinkan–kalau saya ini memang pantas mendapatkan posisi kerja yang layak di PT.AMNT? Teteup, hahaha.

catatan: foto diambil dari situs resmi PT.AMNT