Revolusi Mental Pertambangan Indonesia

gambar dari sini

Banyak saya jumpai di berbagai tempat kerja; orang yang nurut, patuh, rajin, justru semakin diperas tenaga dan pikirannya dalam konteks cenderung direpotkan. Sementara yang punya perilaku kerja sebaliknya, lebih banyak santainya karena dibungkus dengan kalimat “capek ngurusin orang yang kayak gitu, biarin saja.” Saya yakin orang-orang yang punya pernyataan demikian bertolak belakang dengan hatinya, pasti pengin mengubah etos kerja timnya yang kurang berprestasi, pasti pengin melakukan sesuatu tetapi bingung mengambil sikap yang tepat. Ini masalah mental. Pembiaran akan hal seperti itu memicu penularan penyakit malas kerja, “Ah, ngapain terlalu rajin, si itu aja kerja males-malesan tetap digaji sama.” Lalu harapan kemajuan apa yang ingin dicapai dengan pembiaran mental demikian?

Teori mental seperti itu tidak hanya berlaku bagi orang perorangan atau kelompok perkelompokkan, tetapi saya lihat juga terjadi pada tingkat kegiatan usaha, industri, sampai penegasan aturan perundang-undangan. Contoh saja usaha pertambangan; perusahaan yang menurut, ikut aturan, bolak-bolik ditekan dengan penegasan yang terkadang melemaskan dengkul. Sementara perusahaan yang suka membangkang, cenderung diperlakukan khusus dengan cara yang halus bahkan pura-pura tidak dilihat. Mental yang aneh!

Orang keras tidak bisa dihadapi dengan cara keras, tak akan ada ujung pangkalnya, tidak menyelesaikan masalah. Teori ini berlaku pada urusan tujuan perubahan perilaku yang menjadi bagian dari program pengembangan dan penyelesaian masalah jangka panjang, yang mana penyelesaian jangka pendek tidak begitu diperlukan. Tetapi, kalau terkait dengan kewenangan dan pendisiplinan soal aturan wajib, teori itu tidak berlaku belaka. Keras tidak melulu buruk, asal dengan cara yang tidak menyimpang dari aturan dan tata krama dengan tujuan jelas adanya.

Mari kita tengok kembali ke ujung timur Indonesia, kita pusatkan mata pikiran ke tambang megah bertubuh raksasa yang berdiri tegak dengan busung dada luar biasa di tanah Irian Jaya sana. Pertahankan gambar kemilaunya di pikiran Anda, lepaskan semua asumsi yang mengagung-agungkan, pandanglah itu–tetap dalam imajinasi–sebagai kekayaan materi belaka, dan yang terpenting tanamkan di dalam dada kita bahwa yang megah di sana itu adalah milik kita, milik Indonesia, bukan milik siapa-siapa di luar sana. Sekarang, coba kita tanyakan ke diri terdalam kita, “apa yang ditakuti dengan kebesarannya sehingga pemerintah harus berulang kali tunduk mengikuti maunya?” Setelah ini, Anda pasti setuju bahwa yang megah di ujung timur sana bukanlah sesuatu yang harus ditinggi-agung-kan, supaya kita turut memberikan sumbangsih suara keadilan demi menjaga harkat dan martabat Bangsa. Dengan menjaga bagian terakhir ini, kita berdiri pada barisan yang menjadi golongan orang-orang yang melakukan Revolusi Mental, khususnya di dunia pertambangan Indonesia.

Saya ulangi lagi menampilkan gambar yang pernah saya tampakkan di Januari 2017 lalu untuk membandingkannya dengan kenyataan terkini;

sumber gambar: www.esdm.go.id

Apa yang terjadi saat ini?

PT Freeport belum resmi mengubah Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), tetapi sudah bisa melakukan ekspor konsentrat kembali dengan rentang waktu sekira 6 bulan–hingga Oktober 2017 nanti. Dengan jalan apa mereka bisa melakukan itu? Ya, dengan mengantongi IUPK Sementara. Lucu sekali rasanya, ada pula kewenangan berupa IUPK Sementara, padahal di Undang-Undang Minerba maupun di Peraturan Pemerintah yang menjadi turunan Undang-Undang tidak ada yang namanya IUPK Sementara. Dengan keluarnya PP No.1/2017 saja sudah melonggarkan bahkan sedikit melemahkan UU Minerba apalagi dengan munculnya IUPK Sementara. Aturan tata laksana kegiatan usaha pertambangan tersebut sudah mengalami perubahan empat kali, dan masih juga menuai celah yang lama-lama bikin geram! Jadi pengin tertawa miris sampai Indonesia pindah Ibu Kota saja rasanya.

Mental yang diperlukan saat ini adalah nyali!

Pengurangan ribuan karyawan sudah terjadi sebagai sambutan tahun 2017, tetapi tidak semuanya karyawan PT Freeport itu sendiri melainkan kontraktornya. Setahu saya, karyawan PT Freeport kebanyakan bukan PHK tetapi dirumahkan dengan status belum putus. Bukan saya tidak berempati terhadap kehilangan pekerjaan banyak orang, saya karyawan swasta, paham persis tantangan mendapatkan pekerjaan di era saat ini. Tetapi izinkan saya untuk berempati terhadap Bangsa ini, yang kalau lebih tegak berdiri akan berdampak baik juga pada kita semua sebagai rakyatnya. Ancaman pemutusan hubungan kerja hingga kesulitan mendapatkan investor baru semakin menjadi momok, padahal obyek yang dibicarakan adalah barang bagus yang menggoda mata seluruh dunia. Dan, barang bagus berupa emas dan tembaga tersebut tetap berada di perut bumi Negeri tercinta ini, sebagai milik kita seutuhnya. Arti dari milik kita seutuhnya ini adalah, mau kita apakan dengan aturan Negara, ya sesukanya Indonesia saja, bukan sesukanya orang di luar Negara ini atau pihak tertentu yang tidak berpihak pada harga diri Undang-Undang Republik Indonesia.

Yang perlu kita ketahui bersama, pekerja di Freeport sana baik yang bekerja di owner company maupun kontraktor, datang dari segala penjuru Nusantara. Bukan sepenuhnya warga lokal. Ketika pemutusan hubungan kerja terjadi, ya silakan mengeksekusi warga kiriman terlebih dahulu jika pertimbangan utamanya adalah menjaga kemakmuran warga lokal terlebih dahulu. Kemudian warga kiriman diserap sebagai tenaga kerja di tempat lain, lewat adanya operasi smelter di berbagai daerah dan pembenahan sekaligus perluasan industri sejenis dan industri pendukung pertambangan di berbagai pulau. Ini bukan hal mudah memang, i know, tetapi mari kita mengambil langkah mundur untuk melompat lebih jauh.

Pada konferensi pers 10 Februari 2017 lalu, CEO Freeport McMoran menolak perubahan KK ke IUPK secara tegas, bahkan ia mengatakan akan membawa masalah ini ke atribase internasional. Maaf, saya melihat itu sebagai ancaman. Pemerintah indonesia harusnya lebih punya kapasitas untuk mengancam balik karena ini sudah bukan sebatas masalah bisnis belaka, melainkan politik negara yang tampak samar-samar–setidaknya menurut pandangan saya demikian. Untuk itulah saya sedih melihat kenyataan yang sekarang , dimana Freeport justru mendapat IUPK Sementara. Di mana ketegasan Pemerintah yang mengatakan bahwa syarat utama negosiasi dan pelaksanaan syarat selanjutnya adalah KK ke IUPK terlebih dahulu?

Dampak dari perlakuan yang tampak dikhususkan di ujung timur Indonesia sana, merambat ke mana-mana. Contoh saja di Kalimantan Barat, tempat di mana smelter bauksit pertama dibangun di Indonesia. Protes mengenai larangan ekspor bauksit berulang kali terjadi, mereka tidak terima bauksit dan beberapa komoditi lain menjadi pengecualian mineral yang dapat diekspor dengan syarat khusus seperti tembaga, meski sudah ada smelter terbangun. Mungkin bagi mereka kapasitas smelter yang baru dibangun satu tersebut belum mampu mengakomodir semua bauksit yang ada. Dan, mereka juga bersikeras meminta kelonggaran ekspor karena melihat PT Freeport berulang kali mendapat kelonggaran. Tetapi kalau semuanya tegas, berlaku rata, saya yakin tidak banyak menuai protes karena susah dipikul sama-sama, senang dijinjing sama-sama.

Dampak positif yang nyata terhadap larangan ekspor adalah meminimalisir tambang ilegal. Tambang ilegal itu berbahaya, selain tidak patuh pajak, pergerakan keluar masuk komoditi tak terkontol, juga bekas tanah yang dipakai tidak diurus dan ditinggal rusak parah begitu saja. Dengan adanya banyak smelter semua usaha hulu tambang lebih termonitor, perhitungan cadangan kekayaan alam lebih bisa dikelola sehingga kita bisa tahu persis komoditi mana yang bisa dikeruk banyak yang mana yang perlu ditahan, supaya sama-sama awet lama. Supaya negeri ini tetap menjadi negara kaya sampai kapanpun. Dan juga, tenaga kerja akan terserap banyak. Karena kita bukan hanya penjual singkong, tetapi juga penjual snack dan berbagai macam jenis makanan yang terbuat dari singkokng. Itu contoh saja, maklum saya sedang lapar dan teringat singkong–jadi terbawa di tulisan ini.

Di sisi lain, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yang sebelumnya dimiliki PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) sudah mengganti status usahanya dari KK menjadi IUPK, kemudian sudah menentukan lokasi pembangunan smelter di Sumbawa Barat sana (masih di sekitar are konsesi) terus ditekan untuk mengupdate detil pembangunan smelter ke Pemerintah. Kemudian laporan progress-nya dilaporkan setiap 6 bulan, jika melenceng maka rekomendasi ekspor bersyarat dicabut. Terhadap perusahaan yang bisa dibilang menjadi pioneer pelaksanaan UU Minerba ini pemerintah sebegitu galaknya, kenapa tidak demikian dengan yang di ujung timur sana? Aduhai…

Revolusi mental jangan berakhir menjadi slogan belaka, harus diwujudkan. Revolusi mental jangan hanya ditujukan kepada masyarakat dan pegawai biasa, tetapi benar-benar berlaku untuk siapa saja dan apa saja. Karena hanya dengan melakukan Revolusi Mental kita benar-benar bisa menaruh harapan untuk menjadikan Negara ini Negara yang jauh lebih besar dan jauh lebih mampu bersaing. Semoga saya pribadi juga terus mampu merevolusi mental sendiri, sehingga bisa menjadi manusia yang berguna secara nyata dan kata.